PERDES BUMDesa 2017 Print Email
Written by Super User   Published Date

 KEPALA DESA SUKOREJO

KABUPATEN GRESIK 

PERATURAN DESA SUKOREJO

NOMOR :  3  TAHUN  2016

 

TENTANG

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUKOREJO NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

KEPALA DESA SUKOREJO,

 

Menimbang   : a.   Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87  Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengembangkan lembaga usaha/bisnis yang mampu mengakomodasi kegiatan perekonomian dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

 

Mengingat     : 1.   Undang - Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

 

2.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4.   Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

5.   Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558);

6.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7.   Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 296);

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12);

9.   Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 7);

10.Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

dan

KEPALA DESA SUKOREJO

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   PERATURAN DESA SUKOREJO NOMOR 3 TAHUN 2016  TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.     Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2.     Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3.     Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

4.     Bupati adalah Bupati Gresik;

5.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;

6.     Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7.     Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama;

8.     Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9.     Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

11.  Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

12.  Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan seara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset,

13.  jasa pelayanan, dan usaha lainnya yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;

14.  Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

 

BAB  II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

 

Pasal  2

 

Pembentukan BUM Desa dimaksudkan sebagai wadah kegiatan usaha-usaha desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

 

Pasal  3

 

Tujuan pembentukan BUM Desa adalah :

1.     Terbentuknya lembaga perekonomian Desa yang mandiri dan tangguh;

2.     Terciptanya kesempatan berusaha guna mengurangi pengangguran;

3.     Mendapatkan keuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

4.     Memberikan Pelayanan kebutuhan masyarakat;

5.      Meningkatkan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin.

 

Pasal  4

 

Sasaran pembentukan BUM Desa adalah :

1.     Terlayaninya kepentingan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif;

2.     Tersedianya media usaha yang beragam untuk menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

 

BAB  III

PEMBENTUKAN BUM Desa

 

Pasal   5

 

(1)   BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

(2)   BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

(3)   Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

(4)   BUM Desa dalam pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi.

(5)   BUM Desa dalam hal kegiatan usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saat BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB  IV

NAMA DAN JENIS USAHA BUM Desa

 

Pasal  6

 

(1)   Melalui musyawarah desa Badan Usaha Milik Desa diberi nama BUM Desa “PHODO JOYO”, sesuai falsafah masyarakat “Podho Joyo” dimaksudkan pengelola dan pemakai jasa BUM Desa sama-sama JOYO Indonesia jaya (sejahtera).

(2)   Jenis usaha BUM Desa meliputi :

2.1.    Simpan Pinjam;

2.2.    Pengelolaan Pasar Desa;

2.3.    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;

2.4.    Pelayanan Jasa Pelanggan Listrik;

2.5.   

Perdagangan umum.

BAB  V

ORGANISASI BUM Desa

 

Bagian kesatu

Susunan Organisasi

 

Pasal  7

 

(1)     Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a.  Penasihat;

b.  Pelaksana Operasional;

c.   Pengawas.

(2)     Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

 

Pasal  8

 

(1)   Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.

(2)   Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a.    memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b.    memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;

c.    mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3)   Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.    meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan  yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan

b.    melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

 

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban dan Hak Pengurus

 

Pasal  9

 

Tugas Pengurus BUM Desa adalah :

a.     Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

b.    

Mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;

c.     Membina kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;

d.     Menggali dan memanfaatkan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa;

e.     Melaporkan perkembangan BUMDesa kepada Kepala Desa setiap bulan.

 

Pasal  10

 

Kewajiban Pengurus BUM Desa adalah :

a.     Wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Kepala Desa;

b.     Menyampaikan laporan kegiatan utama usaha BUM Desa dan perubahannya selama tahun buku;

c.     Menyampaikan laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan atas dokumentasi.

 

Pasal  11

 

(1)   Pengurus berhak mendapat gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha.

(2)   Standar besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah desa pertanggungjawaban.

 

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan Pengurus

 

Pasal  12

 

Susunan Pengurus BUM Desa terdiri dari :

a.     Ketua BUM Desa;

b.     Sekretaris;

c.     Bendahara, dan

d.     Pengelola bidang-bidang usaha.

 

Pasal  13

 

(1)   Tata cara pembentukan Pengurus BUM Desa dilakukan melalui rapat/ musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(2)   Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih anggota pengurus secara demokratis.

(3)  

Calon pengurus BUMDesa terdiri dari Tokoh masyarakat atau warga desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun dalam desa yang bersangkutan.

(4)   Persyaratan Calon pengurus BUM Desa adalah sebagai berikut:

a.    warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

b.    bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus;

c.    berkepribadian baik, jujur, Adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;

d.    sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

e.    pendidikan minimal  SLTA atau yang berpengetahuan sederajat;

f.     tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa, maupun anggota BPD.

(5)   Penentuan kedudukan/Jabatan kepengurusan BUM Desa ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus.

(6)   Kepengurusan yang terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

 

Pasal  14

 

(1)   Masa bhakti kepengurusan BUM Desa ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

(2)   Penggantian antar waktu Pengurus BUM Desa ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUM Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

 

Pasal  15

 

Pengurus BUM Desa berhenti atau diberhentikan apabila :

a.     Telah berakhir masa bhaktinya;

b.     Meninggal dunia;

c.     Megundurkan diri;

d.     Pindah tempat tinggal dan atau menetap di desa lain;

e.     Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

f.      Tidak masuk kerja secara terus menerus selama 60 (enam puluh) hari kerja;

g.     Karena tersangkut tindak pidana.

 

Bagian Keempat

Mekanisme Pembentukan Pengawas

 

Pasal  16

 

(1)   Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari:

a.    Ketua;

b.   

Wakil Ketua merangkap anggota;

c.    Sekretaris merangkap anggota;

d.    Anggota.

(2)   Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3)   Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan

c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(4) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga BUM Desa.

 

Pasal 17

 

Susunan kepengurusan Pengawas BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

 

BAB  VI

P E R M O D A L A N

 

Pasal  18

 

Permodalan BUM Desa dapat berasal dari :

a.     Modal sendiri yang diusahakan oleh Pemerintah Desa (kekayaan desa atau aset desa yang dipisahkan pembukuannya);

b.     Tabungan masyarakat;

c.     Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

d.     Pinjaman;

e.     Penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

 

Pasal  19

 

(1)   BUMDesa dapat melakukan pinjaman sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2)  

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.

BAB VII

BAGI HASIL USAHA

 

Pasal  20

 

(1)   Bagi hasil usaha BUM Desa adalah pendapatan BUM Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

(2)   Penggunaan dan besarnya bagi hasil usaha, dibagi menjadi :

2.1   modal usaha sebesar                      =  35 %

2.2   kas desa sebesar                                      =  15 %

2.3   dana sosial sebesar                         =    5 %

2.4   penguatan kelembagaan sebesar     =   45 %

 

BAB VIII

KERJASAMA BUM Desa

 

Bagian kesatu

Kerjasama dengan pihak ketiga

 

Pasal  21

 

(1)   BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.

(2)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

 

Bagian kedua

Kerjasama antar BUM Desa

 

Pasal  22

 

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu Kabupaten.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan dari masing-masing Kepala Desa.

 

                                                            Pasal 23

 

 

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :

a.   subyek kerjasama;

b.   obyek kerjasama;

d.   hak dan kewajiban;

f.    keadaan memaksa;

g.   pengalihan aset; dan

h.   penyelesaian perselisihan

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa.

 

Pasal  24

 

(1)    Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

(2)    Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB  IX

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM Desa

 

Pasal  25

 

Pengelolaan BUM Desa harus dilakukan sebagai berikut :

a.     Transparan ;

b.     Akuntabel ;

c.     Partisipasi ;

d.     Berkelanjutan ;

e.     Akseptabel.

 

Pasal  26

 

Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa dilaporkan kepada Kepala Desa secara berkala setiap akhir tahun anggaran.

 

 

 

 

BAB  X

HUBUNGAN KELEMBAGAAN

 

Pasal  27

 

(1)   Dalam menjalankan usahanya BUMDesa bersifat otonom dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(2)   Dalam upaya penyehatan BUM Desa Pemerintah Desa wajib :

a.    Membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau Badan Usaha yang bermanfaat bagi warga desa ;

b.    Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata ;

c.    Membina kerjasama yang baik dengan Lembaga Perekonomian lainnya ;

d.    Mengusahakan kemandirian  dalam pengelolaan BUMDes agar tidak dijadikan sebagai alat mencapai kepentingan pribadi  dan atau golongan.

 

Pasal  28

 

Peran BPD terhadap BUMDesa adalah :

a.     Melindungi BUMDesa bagi kemanfaatan kesejahteraan warga desa;

b.     Melindungi BUM Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDesa;

c.     Melakukan evaluasi kinerja BUM Desa bersama Pemerintah Desa.

 

BAB  XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal  29

 

(1)   Pemerintah Kabupaten melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi terhadap BUM Desa.

(2)   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat atau Pejabat yang ditunjuk.

(3)   Camat atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gresik.

 

 

 

 

BAB  XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

 

Pasal  31

 

(1)       Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(2)       Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukorejo.

 

 

                                                                   Ditetapkan di        : Sukorejo

                                                                   Pada tanggal                   : 14 Januari 2016

 

                                                                             KEPALA DESA SUKOREJO

 

 

 

 

                                                                                      (HUSNUL HUDA)

Diundangkan di Sukorejo

Pada Tanggal 14 januari 2016

SEKRETARIS DESA SUKOREJO

 

 

 

 

   SUGENG KUSWINARDI

            Pengatur

NIP. 19601220 200701 1 001

 

 

LEMBARAN DESA SUKOREJO KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

TAHUN 2016 NOMOR 3

  Category: Articles
 
Ketentuan Pinjaman Print Email
Written by Super User   Published Date

 

  Category: Articles
 
SOP SIMPAN PINJAM Print Email
Written by Super User   Published Date

 KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "PODHO JOYO"

DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 01/KEP/BUMDesa-PJ/2017

 

TENTANG

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “PODHO JOYO”

DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 01/KEP/BUMDesa-PJ/2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIMPAN PINJAM

 

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "PODHO JOYO"

 

Menimbang         : bahwa untuk memperlancar kegiatan Simpan Pinjam guna membantu dan melayani seluruhkebutuhan masyarakat khususnya dalam aspek keuangan perlu dilakukan revisi tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Simpan Pinjam.

Mengingat           : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "PodhoJoyo" Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

 

Memperhatikan   :hasil Rapat Direksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "Podho Joyo" Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tanggal 3 Januari 2017.

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan:     

 

KESATU      :Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ‘Podho Joyo” yang telah direvisi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA        :         Menyatakan berlakunya Perubahan atas Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ‘Podho Joyo”.

KETIGA       :         Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di: SUKOREJO

Pada tanggal : 5 Januari 2017

BADAN USAHA MILIK DESA

Ketua,

 

 

YOGIK SUGIANTO


 

LAMPIRAN   : KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “PODHO JOYO” DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

NOMOR       : 01/KEP/BUMDesa-PJ/2017

TENTANG    : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “PODHO JOYO”

DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK NOMOR 01/KEP/BUMDesa-PJ/2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SIMPAN PINJAM

 

 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) SIMPAN PINJAM

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “PODHO JOYO”

DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU

KABUPATEN GRESIK

 

 

TUJUAN

Membantu dan melayani kebutuhan masyarakat Desa Sukorejo dari aspek keuangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

Berangkat dari tujuan tersebut, maka diperlukan sistem dan tatacara simpan pinjam sebagai berikut:

 

Pasal 1

JENIS SIMPANAN

 

Produk simpanan yang ada di BUMDesa “Podho Joyo” saat ini adalah:

a.     Tabungan Umum;

b.     Tabungan Anak;

c.     Tabungan Pendidikan;

d.     Tabungan Qurban; dan

e.     Deposito.

 

Pasal 2

PROSEDUR SIMPANAN

 

(1)   Setiap calon Penabung terlebihdahulu wajib mengisi FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING dengan lengkap sesuai isi dan ketentuan yang tertulis di dalam form dimaksud.

(2)   Formulir permohonan pembukaan rekening harus ditandatangani dan diserahkan kepada pengurus BUMDesa “Podho Joyo”.

(3)   Kelengkapan dan kebenaran data dalam pengisian formulir dimaksud sebagai dasar pengurus untuk menindaklanjuti permohonan.

(4)   Ketentuan dan Persyaratan umum Tabungan Umum dan Tabungan Anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 hurus (a) dan huruf (b) adalah sebagai berikut:

a.     Tabungan Umum diperuntukkan bagi Penabung perorangan dan organisasi dengan penyetoran awal buka rekening minimal Rp. 50.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 10.000,-;

b.     Tabungan Anak diperuntukkan bagi Penabung Siswa Siswi SD/SMP dengan penyetoran awal buka rekening minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya setoran minimal Rp. 1.000,-;

c.     Penyetoran dan penarikan Tabungan Umum dan Tabungan Anak dapat dilakukan selama jam buka kas pada kantor pelayanan BUMDesa ”Podho Joyo”;

d.     Penarikan hanya dilayani apabila tanda tangan pada slip penarikan sesuai / cocok dengan speciment;

e.     BUMDesa ”Podho Joyo” berhak meminta kepada Penabung untuk menunjukkan buku rekening atau identitasnya dalam setiap transaksi penarikan;

f.      Penarikan tunai di loket Teller dapat dikuasakan dengan dilengkapi Surat Kuasa yang sah dari Penabung dan disertai dengan foto copy identitas yang masih berlaku dari pemilik rekening;

g.     Apabila terdapat perbedaan saldo tabungan antara buku rekening dengan saldo yang tercatat pada pembukuan BUMDesa ”Podho Joyo”, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan BUMDesa ”Podho Joyo” kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

h.     BUMDesa ”Podho Joyo” dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku rekening kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

i.      Dalam hal buku rekening hilang Penabung wajib melaporkan di kantor BUMDesa ”Podho Joyo” untuk dilakukan pembaharuan;

j.      Tabungan Umum dapat dijadikan jaminan kredit di BUMDesa ”Podho Joyo”;

k.     Saldo minimal Tabungan Umum Rp. 50.000,- sedangkan saldo minimal Tabungan Anak Rp. 25.000,-.

 

(5)   Ketentuan dan Persyaratan umum Tabungan Pendidikan dan Tabungan Qurban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 huruf (c) dan huruf (d) adalah sebagai berikut:

a.     BUMDesa ”Podho Joyo” menerima Tabungan Berencana untuk setoran rutin bulanan dan jangka waktu yang telah disepakati bersama antara BUMDesa ”Podho Joyo” dan Penabung;

b.     Tabungan Berencana hanya bisa dicairkan pada saat jatuh tempo;

c.     Jasa dan pokok Tabungan Berencana dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka jasa dan pokok Deposito berjangka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya;

d.     Pemanfaat menerima selembar Tanda Kepesertaan Tabungan Berencana yang menyebut besarnya setoran rutin bulanan, jangka waktu dan suku jasa;

e.     Tanda Kepesertaan Tabungan Berencana bukan surat berharga dan tidak dapat dipindahtangankan.

 

(6)   Ketentuan dan Persyaratan umum Deposito sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 huruf (e) adalah sebagai berikut:

a.     Deposito BUMDesa ”Podho Joyo” diperuntukkan bagi Pemanfaat perorangan dan organisasi;

b.     Jangka waktu deposito berjangka adalah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BUMDesa ”Podho Joyo” dan Penabung;

c.     Sebagai bukti pemilikan deposito berjangka, BUMDesa menerbitkan bilyet deposito berjangka;

d.     Jasa dan pokok Deposito berjangka dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka jasa dan pokok Deposito berjangka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya;

e.     Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dikenakan denda (penalty) sesuai ketentuan yang berlaku;

f.      Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit di BUMDesa ”Podho Joyo”.

 

 

Pasal 3

JASA SIMPANAN, PAJAK, BIAYA

 

(1)   Pendapatan jasa simpanan yang diterima oleh Penabung akan dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

(2)   Ketentuan mengenai jasa yang diterima dan pajak atas jasa simpanan yang diterima serta biaya yang harus ditanggung oleh Penabung sesuai dengan produk/fasilitas/jasa dan ditentukan oleh BUMDesa Podho Joyo serta dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari BUMDesa Podho Joyo kepada Penabung melalui media resmi BUMDesa Podho Joyo.

(3)   Penabung memberikan kuasa kepada BUMDesa Podho Joyo untuk sewaktu-waktu mendebet Rekening Penabung untuk keperluan pembayaran pajak dan biaya resmi lain.

 

 

Pasal 4

PENABUNG MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT

 

(1)   Dalam hal Penabung meninggal dunia atau dinyatakan pailit, BUMDesa sewaktu-waktu berhak untuk menonaktifkan Rekening Penabung dan hanya akan mengalihkan/menyerakhan hak Penabung kepada ahli waris atau pihak yang sah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan BUMDesa Podho Joyo.

(2)   BUMDesa Podho Joyo berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah terkait dengan kedudukan ahli waris atau pihak yang ditunjuk oleh keluarga.

 

 

Pasal 5

KETENTUAN LAIN

 

(1)   BUMDesa ”Podho Joyo” berhak mengubah ketentuan dan persyaratan umum dengan persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.

(2)   Setiap perubahan nama, alamat, tanda tangan dan data lainnya dari Penabung, agar segera diinformasikan kepada BUMDesa ”Podho Joyo” secara tertulis. BUMDesa ”Podho Joyo” tidak bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul dari penyalahgunaan Tabungan sebagai akibat adanya perubahan data Penabung.

 

Pasal 6

JENIS PINJAMAN

 

Produk Dana yang ada di BUMDesa “Podho Joyo” saat ini adalah:

a.     Usaha Ekonomi Micro (UEM);

b.     Cadangan pangan Pemerintah Desa (CPPD); dan

c.     Kredit Multi Guna (KMG).

 

 

Pasal 7

PROSEDUR PINJAMAN

 

(1)   Produk dana Usaha Ekonomi Micro (UEM) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha sebagai berikut:

a.    Perdagangan;

b.    Perindustrian;

c.    Peternakan; dan

d.    Jasa.

(2)       Produk dana Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi masyarakat dengan jenis usaha Pertanian.

(3)       Produk dana Kredit Multi Guna (KMG) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau untuk konsumtif.

(4)       Setiap calon Peminjam sebelum mengajukan pinjaman wajib mengisi FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING dengan lengkap sesuai isi dan ketentuan yang tertulis di dalam form dimaksud.

(5)       Formulir permohonan pembukaan rekening harus ditandatangani dan diserahkan kepada pengurus BUMDesa “Podho Joyo”.

(6)       Kelengkapan dan kebenaran data dalam pengisian formulir dimaksud sebagai dasar pengurus utuk menindaklanjuti permohonan;

(7)       Sebelum direalisasikan permohonan pinjaman terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan pinjaman oleh pengurus.

(8)       Mengisi Surat Perjanjian Kredit sesuai dengan kesepakatan dan wajib menghadirkan saksi dari unsur keluarga.

(9)       Peminjam reguler menganut sistem waiting list atau antrian.

(10)    Peminjam khusus urgent atau exceptional tidak menganut sistem antrian dengan syarat harus melampirkan data-data pendukung pinjaman dan harus diketahui Kepala Desa.


Pasal 8

SYARAT-SYARAT PINJAMAN

 

(1)   Peminjam adalah Warga Masyarakat Desa Sukorejo dan atau Warga Pedagang di Pasar Desa Sukorejo dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(2)   Melampirkan syarat foto kopi KTP/SIM.

(3)   Membayar biaya administrasi sebesar 0.7% dari jumlah pinjaman.

(4)   Mempunyai tabungan minimal 5% dari jumlah pinjaman.

 

Pasal 9

BESARNYA PINJAMAN

 

 

(1)   Plafoundpinjaman bagi peminjam pemula disesuaikan dengan kebutuhan calon peminjam yang terlebih dahulu harus mengacu pada hasil analisis kelayakan pinjaman.

(2)   Plafound pinjaman bagi peminjam lanjutan adalah sebagai berikut:

a.  Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dan tanggal angsuran tidak melebihi 3 (tiga) hari dari tanggal jatuh tempo dapat mengajukan pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya;

b.  Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dan tanggal angsuran melebihi 3 (tiga) hari dari tanggal jatuh tempo selama kurang dari 3 (tiga) kali, maka dapat mengajukan pinjaman lebih besar dari pinjaman sebelumnya (maksimal kenaikan 50%);

c.  Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dan tanggal angsuran melebihi 3 (tiga) hari dari tanggal jatuh tempo selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali, maka hanya dapat mengajukan pinjaman lebih besar dari pinjaman sebelumnya (maksimal kenaikan 25%);

d.  Jika mempunyai catatan tanpa tunggakan dan tanggal angsuran melebihi 3 (tiga) hari dari tanggal jatuh tempo selama 6 (enam) kali atau lebih, maka hanya dapat mengajukan jumlah pinjaman sama dengan pinjaman sebelumnya;

e.  Jika mempunyai catatan tunggakan 1 (satu) kali angsuran, maka hanya dapat mengajukan pinjaman maksimal 50% dari pinjaman sebelumnya;

f.   Jika mempunyai catatan tunggakan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali angsuran, maka hanya dapat mengajukan maksimal 25% dari pinjaman sebelumnya;

g.  Jika mempunyai catatan tunggakan diatas 3 (tiga) kali angsuran, maka tidak diperkenankan mengajukan pinjaman lagi pada periode berikutnya.

(3)   Pertimbangan kondisi cashflow keuangan BUMDesa ‘PODHO JOYO”.

(4)   Nilai realisasi pinjaman mutlak wewenang Pengurus BUMDesa ‘PODHO JOYO” dan tidak bisa diganggu gugat.

 

Pasal 10

JANGKA WAKTU ANGSURAN

 

(1)   Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik  yaitu  bulanan dan musiman;

(2)   Jangka waktu angsuran sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit  dan maksimal 24 bulan.

 

Pasal 11

JASA PINJAMAN

 

(1)   Ketentuan jasa pinjaman Usaha Ekonomi Micro (UEM) sebesar 0.95% per bulan flat.

(2)   Ketentuan jasa pinjaman Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) sebesar 0.95% per bulan flat.

(3)   Ketentuan jasa pinjaman Kredit Multi Guna (KMG) sebesar 1.03% per bulan flat.

 

Pasal 12

PELUNASAN DAN TAKEOVER

 

(1)   Bagi Peminjam yang akan melunasi hutangnya sebelum jatuh tempo sebagaimana yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit, maka wajib melunasi sisa hutang (pokok ditambah jasa) dan bisa mengajukan pinjaman berikutnya.

(2)   Peminjam yang akan melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan pengembalian jasa sebesar 50% dari total jasa pelunasan, terhitung mulai dari sisa jasa angsuran bulan berikutnya.

 

Pasal 13

 LAIN-LAIN

 

(1)   Peminjam yang mengajukan pinjaman karena kepentingan yang sangat mendesak (urgent) akan mendapat prioritas (tidak menunggu antrian/waiting list) dengan melampirkan surat keterangan resmi dari Pemerintah Desa.

(2)   Hal-hal yang terkait dengan Simpan Pinjam yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur Simpan Pinjam akan diatur dalam Peraturan tersendiri dan tidak boleh bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur Simpan Pinjam.

 

Pasal 14

 KETENTUAN PENUTUP

 

Pada saat Standar Operasional dan Prosedur ini mulai berlaku,  Keputusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Podho Joyo” Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Nomor : 01/KEP/BUMDesa-PJ/2015 Tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Podho Joyo” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Ditetapkan di : SUKOREJO

Pada Tanggal  : 5 Januari 2017

 

Mengetahui,                                              BADAN USAHA MILIK DESA

Kepala Desa Sukorejo                                Ketua,

 

 

HUSNUL HUDA                                         YOGIK SUGIANTO

 

 

  Category: Articles
 
AD/ART Print Email

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO

NOMOR : 412/03/437.112/11/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO

NOMOR : 412/04/437.112.11/2016 TENTANG ANGGARAN DASAR

DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “PODHO JOYO”

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maka perlu ditetapkan Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) “Podho Joyo”.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
    2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturaan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
    6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
    7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
    8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12)
    9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7);
    10. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
Memperhatikan :   Hasil Musyawarah Desa BUMDesa Pertanggungjawaban VIII pada tanggal 5 Februari 2017.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Perubahan Atas Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ‘Podho Joyo” sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan keputusan ini.
KEDUA : Menyatakan berlakunya Perubahan Atas Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ‘Podho Joyo”.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
      Ditetapkan di: SUKOREJO
      Pada tanggal : 5 Februari 2017
      KEPALA DESA SUKOREJO
 
      HUSNUL HUDA

 

 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 412/03/437.112/11/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO NOMOR : 412/04/437.112.11/2016 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) “PODHO JOYO”

 

  ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
“ P O D H O J O Y O ”
DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK
Jalan Raya Sukorejo RT. 01 RW. 02 Sukorejo Sidayu Gresik 61153

 

MUKADIMAH

 Bismillahirrahmaanirrahiim

Kemiskinan dan pengangguran cenderung mendekatkan manusia pada tindakan-tindakan melawan hukum. Oleh sebab itu, BUM Desa sebagai badan usaha milik desa berkomitmen untuk membangkitkan sendi-sendi perekonomian yang ada di desa melalui penguatan sektor usaha mikro untuk mewujudkan Desa yang Mandiri dan Bermartabat.

Sadar akan peran dan tanggung-jawab BUM Desa sebagai tulang punggung perekonomian desa yang berorientasi pada kesejahteraan perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan asli desa dan misi sosial, maka pengelolaannya dilakukan secara demokratis, dari, oleh dan untuk masyarakat.

Dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan dengan motto kepercayaan masyarakat sebagai modal utama, semangat dan dedikasi sebagai strategi, desa yang mandiri dan bermartabat adalah cita-cita tertinggi, maka kita mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menumbuhkembangkan BUM Desa.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan usaha ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Podho Joyo” yang selanjutnya disingkat BUM Desa “Podho Joyo”.

 

Pasal 2

BUM Desa “Podho Joyo” didirikan di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik pada tanggal 05 April 2008.

 

Pasal 3

(1) BUM Desa “Podho Joyo” merupakan badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelolah secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam peraturan desa.

(2) BUM Desa “Podho Joyo” ini berkedudukan di Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

BAB II

LANDASAN DAN AZAS

 

Pasal 4

BUM Desa “Podho Joyo” berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

(1)   BUM Desa “Podho Joyo” berdasarkan azas demokrasi ekonomi.

(2)   Azas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

 

Pasal 6

Pembentukan BUM Desa “Podho Joyo” dimaksudkan sebagai wadah kegiatan usaha-usaha desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.

 

Pasal 7

Tujuan pembentukan BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.    terbentuknya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh;

b.    terciptanya kesempatan berusaha guna mengurangi pengangguran;

c.    mendapatkankeuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa;

d.    pemberian pelayanan kebutuhan Masyarakat; dan

e.    meningkatkan perekonimian desa guna meningkatkankesejahteraan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah/miskin.

 

Pasal 8

Sasaran pembentukan BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.    terlayaninya kepentingan masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif; dan

b.    tersedianya media usaha yang beragam untuk menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

 

BAB IV

BENTUK DAN JENIS USAHA

 

Pasal 9

Bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

 

Pasal 10

(1) Jenis usaha BUM Desa “Podho Joyo” antara lain:

a.  Unit Usaha Simpan Pinjam;

b.  Unit Usaha Layanan Umum;

c.  Unit Usaha Pengelolaan Sampah;

d.  Unit Usaha Produksi dan perdagangan umum;

e.  Unit Pasar Desa; dan

f.   Kegiatan bisnis produktif lainnya.

(2) Pengembangan usaha BUM Desa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB V

STUKTUR ORGANISASI

 

Pasal 11

Susunan Kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa “Podho Joyo” terdiri dari:

a.    Komisaris (Penasehat);

b.    Direksi (Pelaksana Operasional); dan

c.    Pengawas.

             

Pasal 12

(1)   Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Desa.

(2)   Peserta Musyawarah Desa yang dimaksud adalah dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Pengurus BUMDesa, dan Undangan.

(3)   Musyawarah Desa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah peserta. Apabila tidak terpenuhi maka Musyawarah Desa ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Musyawarah Desa dianggap sah.

 

Pasal 13

Kepemimpinan organisasi BUM Desa “Podho Joyo” dipegang oleh Direksi.

 

BAB VI

PERMODALAN

 

Pasal 14

Permodalan BUM Desa “Podho Joyo” dapat berasal dari:

a.    modal sendiri yang diusahakan Pemerintah Desa (kekayaan desa/asset desa yang dipisahkan pembukuannya);

b.    bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

c.    pinjaman; dan

d.    penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

 

 

BAB VII

KERJASAMA BUM Desa

 

 

BAGIAN I

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

(1)BUM Desa “Podho Joyo” dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.

(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dalam Musyawarah Desa.

 

 

BAGIAN II

KERJASAMA ANTAR BUM Desa

 

Pasal 16

(1)   BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih:

(2)   Kerjasama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten dengan persetujuan dari masing-masing Kepala Desa.

 

BAB VIII

BAGI HASIL USAHA

 

Pasal 17

(1)  Bagi hasil usaha BUM Desa “Podho Joyo” adalah pendapatan BUM Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangai biaya operasional selama proses usaha.

(2)  Alokasi pembagian hasil usaha BUM Desa “Podho Joyo” setiap tahun diatur sebagai berikut:

  1. minimal 35 % untuk Modal Usaha;
  2. minimal 15 % untuk Kas Desa;
  3. minimal 5 % untuk Dana Sosial; dan
  4. maksimal 45 % untuk Penguatan Kelembagaan.

 

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

 

Pasal 18

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan Musyawarah Desa.

Pasal 19

(1)   Pembubaran BUM Desa “Podho Joyo” hanya bisa dilaksanakan melalui keputusan Musyawarah Desa. Hasil Musyawarah Desa ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembubaran BUM Desa “Podho Joyo”.

(2)   Kekayaan BUM Desa “Podho Joyo” yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai dana pembangunan desa.

 

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan tersendiri dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “ PODHO JOYO”

DESA SUKOREJO KECAMATAN SIDAYU

KABUPATEN GRESIK

 

 

BAB I

LANDASAN PENYUSUNAN

 

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan pada ketentuan pasal 20 Anggaran Dasar BUM Desa “Podho Joyo”.

 

BAB II

KEPENGURUSAN

 

Pasal 2

(1)   Komisaris (Penasehat) yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa;

(2)   Direksi (Pelaksana Operasional) terdiri dari:

a.    Ketua;

b.    Skeretaris;

c.    Bendahara; dan

d.    Kepala Unit.

(3)   Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

a.    Ketua merangkap anggota;

b.    Anggota.

Pasal 3

Direksi BUM Desa “Podho Joyo” harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.  warga Desa Sukorejo yang memiliki jiwa wirausaha;

b.  bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus;

c.  berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;

d.  sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

e.  pendidikan minimal SLTA atau yang berpengetahuan sederajat; dan

f.   tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa mupun anggota BPD.

 

 

BAB III

STRUKTUR KEKUASAAN

 

Pasal 4

(1)  Musyawarah Desa (Musdes)

  1. Musyawarah Desa BUM Desa “Podho Joyo” merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi;
  2. diselenggarakan 1 (satu) kali setiap tahun;
  3. penyampaian laporan pertanggung-jawaban tahunan dan penetapan program kerja tahunan;
  4. evaluasi dan Penetapan AD/ART bila diperlukan;
  5. dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Direksi/Pengurus, dan Undangan); dan

f.     Musyawarah Desa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah peserta. Apabila tidak terpenuhi maka Musyawarah Desa ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Musyawarah Desa dianggap sah.

 

(2)  Musyawarah Desa (Musdes) Khusus

  1. Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan dalam rangka memutuskan hal-hal khusus yang dianggap penting dan untuk segera dilaksanakan;
  2. diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan;
  3. dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Direksi/Pengurus, dan Undangan); dan

d.    Musyawarah Desa Khusus dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah peserta. Apabila tidak terpenuhi maka Musyawarah Desa ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Musyawarah Desa dianggap sah.

 

 

 

(3)  Rapat Direksi

a.    Rapat Direksi BUM Desa “Podho Joyo” merupakan musyawarah pelaksana operasional;

b.    Memilih dan menetapkan susunan pengurus Direksi BUM Desa “Podho Joyo”

c.    evaluasi kebijakan dan evaluasi kinerja Karyawan;

d.    diselenggarakan minimal 6 (enam) bulan sekali;

e.    dihadiri oleh jajaran Direksi dan Tim Ahli bila diperlukan; dan

f.     Rapat Direksi dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah pengurus BUMDesa “Podho Joyo”. Apabila tidak terpenuhi maka Rapat Pengurus ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya Rapat Pengurus dianggap sah.

 

(4)  Rapat Insidental

a.     Rapat Insidental BUM Desa “Podho Joyo” dilaksanakan apabila ada permasalahan teknis yang menuntut untuk segera diselesaikan;

b.     mengevaluasi permasalahan dan menetapkan kebijakan BUMDesa “Podho Joyo”;

c.     dihadiri oleh Direksi, Karyawan dan Tim Ahli bila diperlukan; dan

d.     Rapat Insidental dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (satu) dari jumlah pengurus. Apabila tidak terpenuhi maka rapat ditunda 1 x 24 jam dan selanjutnya rapat dianggap sah.

BAB IV

STUKTUR ORGANISASI

 

BAGIAN I

KOMISARIS

Pasal 5

Komisaris (Penasehat) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

 

Pasal 6

(1)  Wewenang Komisaris BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.    mendapatkan penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;

b.    mendapatkan Laporan kegiatan dan keuangan secara periodik dari pengurus setiap 1 (satu) bulan sekali dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggran; dan

c.    melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa “Podho Joyo”.

 

(2)  Tanggungjaawab Komisaris BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.    membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang bermanfaat bagi warga desa;

b.    mungusahakan agar tetap tercipta pelayanan yang adil dan merata;

c.    membina kerjasama yang baik dengan lembaga perekonomian lainnya;

d.    mungusahakan kemandirian dalam pengelolaan BUMDesa agar tidak dijadikan sebagai alat mencapai kepentingan pribadi atau golongan.

 

 

BAGIAN II

DIREKSI

 

Pasal 7

Direksi BUM Desa “Podho Joyo” merupakan kesatuan tugas yang melaksanakan hasil-hasil keputusan Musyawarah Desa.

 

Pasal 8

Direksi BUM Desa “Podho Joyo”mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai denganAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 9

(1)Wewenang Direksi BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.     membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

b.     membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;

c.     memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

d.     melakukan regruitmen Karyawan sesuai dengan kebutuhan BUMDesa dan atau unit usaha;

e.     membuat uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya; dan

f.      melakukan penilaian kinerja karyawan serta dapat memberikan sanksi kepada Karyawan yang berkinerja rendah.

 

(2)Tanggungjawab Direksi BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

a.     mengembangkan BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

b.     mengusahakan terciptanya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;

c.     melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya;

d.     menggali dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan

e.     menyampaikan laporan rincian neraca laba rugi dan penjelasan atas dokumentasi.

f.      menyampaiakan laporan kegiatan utama usaha BUM Desa dan perubahannya selama tahun buku; dan

g.     membuat laporan pertanggung-jawaban setiap akhir tahun kepada Pemerintah Desa.

(3) Hak Direksi BUM Desa “Podho Joyo” adalah:

  1. Direksi BUMDesa berhak mendapatkan gaji dan tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha; dan
  2. standar besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Pertanggungjawaban.

 

Pasal 10

(1)  Tata cara pembentukan Direksi BUM Desa “Podho Joyo” dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

(2)  Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Desa untuk memilih anggota Direksi secara demokratis.

(3)  Calon anggota Direksi BUM Desa  terdiri dari tokoh masyarakat atau warga desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3).

(4)  Penentuan kedudukan/jabatan kepengurusan Direksi BUM Desa “Podho Joyo” ditetapkan melalui Rapat Direksi.

(5)  Kepengurusan yang terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Masa bhakti  Direksi BUM Desa “Podho Joyo” ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

 

Pasal 12

Direksi BUM Desa “Podho Joyo” berhenti atau diberhentikan apabila:

a.    telah berakhir masa bhaktinya;

b.    meninggal dunia;

c.    mengundurkan diri;

d.    pindah tempat tinggal dan atau menetap di desa lain;

e.    tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

f.     tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 60 (enam puluh) hari kerja; dan

g.    dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

BAGIAN III

PENGAWAS

 

Pasal 13

(1)   Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mewakili kepentingan masyarakat.

(2)   Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3)   Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

a.  pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3);

b.  penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;

c.   dan

d.  pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

(4) Masa bhakti  Pengawas BUM Desa “Podho Joyo” ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.

 

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

 

Pasal 14

Pengelolaan BUM Desa “Podho Joyo” harus dilakukan sebagai berikut:

a.    transparan;

b.    akuntabel;

c.    partisipasi;

d.    berkelanjutan; dan

e.    akseptabel.

Pasal 15

Pertanggung-jawaban pengelolaan BUM Desa “Podho Joyo” dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Musyawarah Desa setiap akhir tahun.

 

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

Pasal 16

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa.

 

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pada saat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku,, Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor : 412/04/437.112.11/2016 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “Podho Joyo” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  Ditetapkan di : Desa Sukorejo
  Pada tanggal : 5 Februari 2017
  Kepala Desa Sukorejo,
   
  HUSNUL HUDA

 

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR (AD) BUMDesa “PODHO JOYO”

SUKOREJO SIDAYU GRESIK

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO NOMOR 412/04/437.112.11/2016 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “PODHO JOYO”

 

MUKADIMAH

 

BAB I      NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

              Pasal 1 Nama

              Pasal 2 Waktu

              Pasal 3 Tempat Kedudukan

BAB II     LANDASAN DAN AZAS

              Pasal 4 Landasan

              Pasal 5 Azas

BAB III    MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

     Pasal 6 Maksud

     Pasal 7 Tujuan

     Pasal 8 Sasaran

BAB IV    BENTUK DAN JENIS USAHA

              Pasal 9 Bentuk Organisasi

              Pasal 10 Jenis Usaha

BAB V     STUKTUR ORGANISASI

              Pasal 11 Kepengurusan

              Pasal 12 Kekuasaan

              Pasal 13 Kepemimpinan

BAB VI    PERMODALAN

              Pasal 14 Permodalan

 

BAB VII   KERJASAMA BUM Desa

              Pasal 15 Kerjasama dengan Pihak Ketiga

              Pasal 16 Kerjasama Antar BUMDesa

 

BAB VII   BAGI HASIL USAHA

              Pasal 17 Bagi Hasil Usaha

BAB IX    PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

     Pasal 18 Perubahan Anggaran Dasar

     Pasal 19 Pembubaran Organisasi

BAB X     KETENTUAN PENUTUP

              Pasal 20 Aturan tambahan

 

 

 


DAFTAR ISI

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) BUMDesa “PODHO JOYO”

SUKOREJO SIDAYU GRESIK

 

BAB I      LANDASAN PENYUSUNAN

              Pasal 1 Landasan Penyusunan

BAB II     KEPENGURUSAN

              Pasal 2 Susunan Pengurus

              Pasal 3 Persyaratan Direksi

BAB III    STRUKTUR KEKUASAAN

     Pasal 4 Musyawarah-musyawarah dalam BUMDesa

BAB IV    STUKTUR ORGANISASI

              Pasal 5   Tugas Komisaris

              Pasal 5   Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

              Pasal 7   Direksi

              Pasal 8   Tugas Direksi

              Pasal 9   Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

              Pasal 10 Tatacara Pembentukan Direksi

              Pasal 11 Masa Bakti

              Pasal 12 Pemberhentian

              Pasal 13 Pengawas

 

BAB V     PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN

              Pasal 14 Pengelolaan

              Pasal 15 Pertangung-jawaban

BAB VII   PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

     Pasal 16 Perubahan Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII  KETENTUAN PENUTUP

              Pasal 17 Aturan tambahan

              Pasal 18 Pengesahan



 
Perguliran Print Email
Written by Super User   Published Date

  Category: Articles
 

Subcategories